HEGEMONI KAPITALISME DUNIA
Oleh: H. Ir. Dwi Condro Triono, M.Ag*
1. PENDAHULUAN
Era sekarang ini dapat dikatakan sebagai era kapitalisme. Tidak ada satupun sudut muka bumi ini yang terbebas dari pengaruh kapitalisme. Mulai dari pengaturan negara, pengaturan ekonomi, pengaturan sosial, pengaturan hukum, pengaturan pendidikan, sampai kepada seonggok mainan yang ada dalam genggaman anak kecil, di sebuah sudut rumah yang mungil, yang berada di desa yang terpencil, di sebuah negara yang terkucil, semuanya tidak luput dari kapitalisme. Barangkali itulah kalimat sederhana untuk mewakili judul tulisan ini, hegemoni kapitalisme! Sangat dahsyat memang.
Menyebut kata kapitalisme memang terlalu mudah. Namun demikian, melemparkan seabreg warna-warni yang menghiasi permukaan bumi ini kepada kapitalisme, tentu bukan persoalan yang mudah. Apalagi kemudian melemparkan segenap persoalan ummat manusia yang sudah bergunung-gunung kepada “tong sampah” kapitalisme, tentu lebih berat lagi. Jika tidak tepat, salah-salah akan dituduh melemparkan suatu fitnah yang keji kepada “makhluq” kapitalisme tersebut.
Namun demikian, terlepas sulit ataupun mudahnya urusan “tuduh-menuduh” tersebut, jalan pintas yang paling mudah tentu saja harus dikembalikan terlebih dahulu kepada “sosok” kapitalisme itu sendiri. Jenis “binatang” apakah kapitalisme itu? Jika semuanya sudah jelas barulah kita menapak kepada masalah tuduh-menuduh seperti di atas. Satu pertanyaan besar yang ingin dijawab dalam tulisan ini, benarkah telah terjadi hegemoni kapitalisme terhadap kehidupan ummat manusia di dunia ini? Kalau memang benar, bagaimana jalan ceritanya, sehingga kapitalisme bisa melangsungkan proses hegemoninya?
Tulisan ini akan dibagi ke dalam 5 sub bab. Sub bab yang pertama adalah pendahuluan, isinya sebagaimana telah kita baca dan telah kita lewati bersama. Sub bab kedua akan membahas secara agak mendalam tentang apa yang disebut dengan kapitalisme itu. Dalam sub bab ini diharapkan pembaca sudah tidak mengalami bias lagi ketika kata kapitalisme disebut.
Sub bab yang ketiga akan membahas bagaimana proses hegemoni kapitalisme dunia dapat berlangsung. Termasuk juga bagaimana hegemoni kapitalisme yang telah merasuk ke Indonesia. Sub bab yang keempat akan membahas secara khusus bagaimana proses hegemoni kapitalisme dalam bidang ekonomi. Dalam sub bab ini akan dibahas, mengapa ekonomi kapitalisme yang sejak awal kelahirannya telah memberikan janji-janji indah yang berkaitan dengan perekonomian yang adil dan akan membawa kepada kesejahteraan bagi segenap manusia di muka bumi ini, tiba-tiba berubah menjadi penjajah raksasa yang siap melahap siapapun mangsa yang ada dihadapannya. Sub bab terakhir yaitu kelima adalah penutup. Dalam penutup ini akan diberikan kesimpulan dari keseluruhan tulisan. Selamat membaca!
2. KAPITALISME
Kapitalisme dalam perbincangan umum senantiasa hanya dikaitkan dengan salah satu dari faham atau mazhab ekonomi. Banyak yang kurang memahami, keberadaan kapitalisme sesungguhnya lebih luas dan lebih dalam dari sekedar aliran ekonomi tertentu tersebut. Memahami kerangka utuh dari faham kapitalisme memang tidaklah mudah, sebab faham ini tidak lahir dari sumber pemikiran yang satu. Atau lebih tegasnya, faham tidak lahir dari satu tokoh sentral tertentu, sebagaimana yang ada dalam faham sosialisme/komunisme, yang dengan mudah dapat langsung diidentikkan dengan pemikiran-pemikiran Karl Marx.
Perjalan sejarah kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari bumi Eropa, tempat lahir dan berkembangnya kapitalisme. Tahun 1648 (tahun tercapainya perjanjian Westphalia) dipandang sebagai tahun lahirnya sistem negara modern. Perjanjian itu mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (antara Katholik dan Protestan di Eropa) dan menetapkan sistem negara merdeka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katholik Roma (Papp, 1988). Inilah awal munculnya sekularisme. Sejak itu aturan main kehidupan dilepaskan dari gereja (yang merupakan wakil Tuhan), dengan anggapan bahwa negara itu sendiri yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan warganya, sehingga negaralah yang layak membuat aturan untuk kehidupannya, sementara Tuhan (agama) diakui keberadaannya tetapi dibatasi hanya di gereja saja (hubungan manusia dengan Tuhannya).
Selanjutnya terdapat tiga perkembangan penting yang mempengaruhi perubahan situasi di Eropa, yaitu: revolusi industri (1760 – 1860), revolusi Perancis (1775 – 1799) dan tingkat melek huruf (literasi) (abad ke-19). Ketiga peristiwa tersebut telah mendorong munculnya keterlibatan rakyat (di luar raja dan kaum bangsawan) di dalam politik (pengaturan urusan rakyat) (Robert & Lovecy, 1984).
Revolusi industri telah memunculkan kelas menengah yang mempunyai kekuatan ekonomi, sehingga dengan kekuatannya tersebut mereka menuntut derajat kekuatan politik yang berimbang. Revolusi Perancis telah mendorong tuntutan akan nasionalisme (ide bahwa rakyat bisa memerintah dirinya sendiri, bukan diperintah oleh yang lain), libelarisme (ide bahwa otoritas politik harus disahkan lebih dahulu secara konsensus dan tidak secara turun temurun, serta dibatasi oleh hukum dan konstitusi) dan equalitas (ide bahwa partisipasi politik tidak hanya di tingkat elit aristokrat saja, tetapi terbuka untuk semua penduduk). Sedangkan meningkatnya derajat melek huruf di kalangan rakyat telah menyebabkan mereka dapat membaca peristiwa-peristiwa dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Eropa dan sekaligus mempengaruhi mereka.
Kemajuan sosial (social progress), yang berupa sejumlah perbaikan kondisi ekonomi, intelektualitas, sosial budaya dan politik yang terjadi di Eropa Barat antara abad ke-18 sampai abad ke-19, dapat dilihat sebagai penyebab berkembangnya demokrasi, di mana demokrasi membatasi kesewenangan dan mendorong manusia menjadi lebih sempurna dan adil dalam mengatur kehidupannya (Palma, 1990) . Dari sini kita bisa menyebut bahwa pada abad ke-19 telah terjadi transisi politik di Eropa Barat dari bentuk otokrasi dinasti tradisional menjadi demokrasi liberal modern.
Ide pemisahan agama dari negara tersebut dianggap sebagi jalan kompromi antara pemuka agama yang menghendaki segala sesuatunya harus tunduk kepada mereka (yang mengatasnamakan agama) dengan para filosof dan cendekiawan yang mengingkari adanya agama dan dominasi para pemuka agama. Dengan demikian ide sekularisme ini sama sekali tidak mengingkari adanya agama, akan tetapi juga tidak menjadikannya berperan dalam kehidupan. Yang mereka lakukan tidak lain adalah, memisahkan agama dari kehidupan bernegara (An-Nabhani, 1953a).
Atas landasan pandangan hidup seperti di atas, mereka berpendapat bahwa manusia sendirilah yang berhak untuk membuat peraturan hidupnya. Mereka juga mengharuskan pula untuk mempertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan beragama, kebebasan berpendapat (berbicara), kebebasan individu (pribadi) dan kebebasan kepemilikan (hak milik). Dari kebebasan hak kepemilikan itulah dihasilkan sistem ekonomi kapitalisme, yang merupakan hal yang paling menonjol pada ideologi ini. Oleh karena itu ideologi ini dinamakan kapitalisme, sebuah nama yang diambil dari aspek yang paling menonjol dalam ideologi ini (An-Nabhani, 1953a).
Oleh karena itu, kapitalisme saat ini sudah tidak bisa disebut sebagai hanya sebuah “isme” biasa atau sebuah pemikiran filsafat belaka, bahkan tidak bisa juga hanya dikatakan sebagai sebuah teori ekonomi. Akan tetapi kapitalisme telah menjadi sebuah ideologi dunia yang mencengkeram dan mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia secara menyeluruh dan sistemik (Thurow, 1996).
Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya libelarisme dalam berfikir di segala bidang. Kaum intelektual Barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Mereka sepenuhnya ingin mengembalikan segala sesuatunya kepada kekuatan akal manusia (Altwajri,1997).
Demikianlah, dalam ideologi kapitalisme, sistem ini dibangun dari sebuah pandangan dasar sekularisme, yang maknanya adalah: pemisahan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari agama (An-Nabhani, 1953a). Paham ini intinya memandang bahwa manusia hidup di dunia ini bebas untuk mengatur kehidupannya dan tidak boleh dicampuri oleh dan dengan urusan agama. Agama hanya boleh hidup di gereja atau di masjid-masjid saja. Manusia diharuskan untuk selalu mempertahankan kebebasannya, yang terdiri dari:
(1) Kebebasan beragama (hurriyatul-‘aqidah). Dari pandangan ini selanjutnya melahirkan faham pluralisme dalam bidang agama.
(2) Kebebasan berpendapat (hurriyatur-ra’yi). Dari pandangan ini selanjutnya melahirkan faham demokrasi dalam bidang politik.
(3) Kebebasan pribadi (hurriyatusy-syakhsiyah). Dari pandangan ini selanjutnya melahirkan faham individualisme dan hedonisme dalam bidang sosial.
(4) Kebebasan hak milik (hurriyatul-milkiyah). Dari pandangan ini selanjutnya melahirkan faham kapitalisme dalam bidang ekonomi.
Empat pilar faham di atas merupakan “soko guru” dari ajaran ideologi kapitalisme. Empat pilar ini sekaligus dapat digunakan untuk memberikan penilaian, apakah suatu negara sudah masuk dalam “perangkap” kapitalisme sepenuhnya, sebagian, separo, atau belum sama sekali. Dari empat pilar ini pula, peradaban manusia maupun ilmu pengetahuan dapat berkembang secara terus-menerus dan bahkan telah melahirkan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang banyak sekali ragamnya (Altwajri,1997).
3. HEGEMONI KAPITALISME
Jika kita telah memahami bahwa kapitalisme merupakan sebuah ideologi yang lengkap dan utuh, yang dapat mengangkangi segenap aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, maka dari sudut inilah kita mampu memotret wajah masyarakat dunia maupun di bumi Indonesia.
Kemenangan besar yang telah diraih oleh barat untuk menancapkan hegemoninya di seluruh penjuru dunia berawal dari kesuksesan Eropa dalam melancarkan revolusinya. Keberhasilan Revolusi Perancis merupakan tonggak Barat untuk menyebarkan “virus revolusioner”nya ke seluruh penjuru dunia. Kesuksesan meruntuhkan sistem theokrasi, kemudian menggantinya dengan sistem demokrasi telah menyebarkan “darah segar” bagi para pejuang kemerdekaan untuk membebaskan negerinya dari belenggu penjajahan.
Hasrat para pejuang kemerdekaan seakan mendapat suntikan inspirasi yang besar, bahwa kemenangan, kebebasan, kemerdekaan, kejayaan dan kemuliaan hanya akan didapatkan jika mereka mampu melepaskan pemikirannya dari belenggu agama. Sebab, agama telah dianggap sebagai biang dari segala malapetaka yang telah menjerat mereka. Agama hanya identik dengan kejumudan, kemandegan, kepicikan, kekolotan dan fanatisme. Doktrin agama adalah doktrin yang membelenggu manusia, doktrin yang menjijikkan, yang harus segera dibuang dari pemikiran manusia. Kalaupun masih ada yang harus disisakan, tempatnya hanya di wilayah gereja atau masjid (An-Nabhani, 1953a). Agama hanya difungsikan sekedar untuk mengingatkan akan pentingnya untuk berbuat baik dan pentingnya untuk menyembah Tuhannya dalam rangka mengurangi tekanan psikologis, akibat stress yang mungkin dideritanya.
Terjadinya pergeseran orientasi perjuangan inilah yang membuat para penjajah Barat bersedia “merelakan” tanah jajahannya dilepaskan satu per satu. Dengan satu jaminan tentu saja, bahwa kemerdekaan hanya akan diberikan jika dasar negara yang akan mereka bangun benar-benar menganut faham sekularisme, yaitu mengharamkan adanya campur tangan agama dalam mengatur seluruh urusan negaranya. Agama hanya boleh mengatur urusan individu-individu saja dan merupakan masalah yang paling privasi dalam kehidupannya.
Dari titik inilah sejarah telah membuktikan, bahwa Barat telah sukses menancapkan hegemoninya, walaupun secara politik mereka sudah tidak lagi bercokol di tanah jajahannya. Sebab, apabila seluruh bangsa-bangsa yang telah dimerdekakan mau menerapkan prinsip sekularisme dalam membangun negaranya, maka seluruh faham-faham yang terpancar dari sekularisme akan langsung menyebar dengan leluasa untuk menjadi pengatur masyarakat dan negaranya. Mulai dari penerapan politik demokrasi, ekonomi kapitalisme, liberalisme individu (HAM) sampai kepada faham pluralisme dalam beragama.
Saat ini wajah dunia, termasuk wajah Indonesia hampir tidak ada yang luput dari cengkeraman ideologi ini. Terlebih lagi setelah ideologi pesaingnya telah runtuh dari dunia “persilatan” ini, yaitu ideologi sosialisme/komunisme. Awal abad 21 ini dapat dikatakan eranya kapitalisme dunia. Duka dan derita akibat kejamnya hegemoni kapitalisme dunia telah dirasakan oleh umat manusia di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Yang menjadi pertanyaan tentu saja adalah, mengapa ideologi kapitalisme yang secara konseptual nampak indah dan sangat inspiratif bagi penganutnya, tiba-tiba telah berubah wujud menjadi ideologi yang sangat kejam dan sangat dzolim? Marilah kita ikuti jawabannya pada sub bab berikut ini.
4. HEGEMONI KAPITALISME DI BIDANG EKONOMI
Sebagaimana telah disinggung di atas, pilar utama dari ideologi kapitalisme adalah ekonomi kapitalisme, sehingga dari pilar inilah nama ideologi ini diambil. Selanjutnya, jika kita hendak menyebut induk dari semua ajaran ekonomi kapialisme, maka semua pakar ekonomi dunia tentu akan sepakat dengan satu nama, yaitu Adam Smith! Oleh karena itu, jika kita mau membuka kembali lembaran-lembaran buku yang pernah ditulis oleh Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations yang terbit tahun 1776, maka kita tentu akan sejenak terpesona sekaligus manggut-manggut dengan ide cemerlangnya Adam Smith tersebut.
Tulisan Adam Smith dapat dikatakan sebagai ide segar, ide besar, sekaligus ide yang mampu menggebrak segenap aliran pemikiran ekonomi yang berkembang pada saat itu. Walaupun jika diukur dari bobot idenya sebenarnya sangatlah sederhana dan tidak terlalu kompleks, namun pemikiran Adam Smith dapat menjadi pencerah bagi perkembangan pemikiran ekonomi pada waktu itu. Sebab, pemikiran Adam Smith berani menabrak sekaligus dapat berfungsi sebagai ide alternatif terhadap aliran ekonomi merkantilisme yang banyak dianut dan diterapkan pada waktu itu (Deliarnov, 1997).
Dengan kekuatan logika-logika sederhananya, Smith mampu meyakinkan dunia, bahwa tidak akan lama lagi tatanan ekonomi yang berkeadilan, yang akan menyejahterakan seluruh lapisan manusia akan segera terwujud. Si “tangan ajaib” (the invisible hands) akan mengatur semuanya. Dengan “tangan sakti” itu pula, ekonomi dijamin akan dapat tumbuh dengan sangat mengesankan. Yang penting menurut Smith, negara nggak usah repot. Negara tidak perlu ikut campur tangan dalam urusan ekonomi. Mekanisme pasar bebas akan dapat menyelesaikan semuanya (Deliarnov, 1997). Apakah ramuan Smith ini benar-benar mujarab?
Sejarah telah mencatat, apa yang diomongkan Smith memang bukan pepesan kosong. Ekonomi negara-negara Barat selama periode 150-an tahun telah mencatat pertumbuhan ekonomi dengan sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut juga diiringi dengan tingkat harga-harga yang bergerak relatif stabil (Boediono, 1999). Sebuah prestasi yang sangat menyilaukan.
Nah, tibalah saatnya pada pertanyaan utama kita, bagaimana jalan ceritanya sebuah sistem ekonomi yang dulunya berwajah manis ini, tiba-tiba bisa berubah menjadi “penjajah ekonomi” kelas wahid di atas muka bumi ini? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita harus mau merunut kembali perjalanan kesuksesan ekonomi, sebagaimana telah disinggung di atas.
Sebagaimana telah dipaparkan di atas, ketika faham ekonomi liberalisme (kapitalisme) mulai menancapkan kukunya di Eropa, ekonomi negara-negara di kawasan itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam jangka waktu kurang lebih dua abad, Eropa telah menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Hal itu ditandai dengan mulai bermunculannya raksasa-raksasa industri yang mampu memproduksi segala kebutuhan barang dan jasa manusia dengan tingkat output per satuan waktu yang sangat tinggi (Deliarnov, 1997).
Kemunculan industri-industri besar di Eropa inilah, awal cerita dimulai. Menurut hukum ekonomi, kemunculan industri-industri besar akan memberikan dampak simultan yang sangat panjang dan luas. Efek domino yang ditimbulkan akan memaksa berbagai faktor yang lain harus terseret di dalamnya, sebagai sebuah konsekuensi logis. Dampak simultan tersebut di antaranya adalah (Triono, 2006):
(1) Kebutuhan bahan baku yang besar
Dalam dunia industri, kebutuhan akan sumber-sumber bahan baku tidak pernah mengenal kata berhenti. Padahal kenyataannya, Eropa bukanlah negeri-negeri yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Sementara itu, pabrik-pabrik mereka tetap harus berputar dan gaji-gaji beuruh tetap harus dibayarkan. Di sisi lain, ajaran ekonomi kapitalisme telah memberi petunjuk, bahwa jika perekonomi negara ingin terus maju, maka jurus yang ada hanya satu, yaitu pertumbuhan ekonomi harus terus digenjot. Tidak boleh ada kata berhenti. Ukuran kemajuan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara akan dilihat dari sejauh mana negara tersebut dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Sukirno, 2002).
Dari titik inilah, sejarah perjalanan penjajahan negeri-negeri Eropa ke negeri-negeri yang kaya akan SDA mulai berlangsung. Negara-negara yang menjadi incaran keserakahan mereka tentu saja adalah negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Negara-negara tersebut tidak lain adalah negara yang ada di kawasan benua Afrika dan Asia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia.
(2) Kebutuhan akan pasar yang besar
Industrialisasi selain membutuhkan bahan baku yang besar, akan membutuhkan pasar yang besar pula. Kenyataannya, negara-negara industri maju hanya memiliki jumlah penduduk 25% dari seluruh penduduk dunia. Sementara itu, produk industri mereka mampu untuk mencukupi 75% dari seluruh penduduk dunia. Jika produk-produk mereka hanya diperuntukkan bagi penduduknya saja, maka masih ada 50% produk mereka yang tersisa. Pertanyaannya, akan dikemanakan produk sisa tersebut? Tidak bisa tidak, produk lebihan mereka harus dipasarkan ke luar kawasan negara-negara mereka.
Dari sinilah kita akan dapat memahami kelihaian mereka. Sumber daya alam yang telah mereka keruk, baik yang mereka ambil dengan cara paksa ataupun yang mereka beli dengan harga sangat murah, kemudian mereka sulap melalui kehebatan industri mereka menjadi barang-barang jadi yang sangat canggih dan hebat di mata negara-negara sasaran mereka. Cerita selanjutnya mudah ditebak, barang-barang tersebut mereka pasarkan kembali ke negara asal bahan baku tersebut diambil dan akan menjadi barang yang laris manis terjual, tentu saja dengan harga yang sudah berlipat-lipat.
(3) Kebutuhan akan pasar bebas dunia
Namun demikian, perjalanan hegemoni ekonomi mereka tetap tidak akan dapat berlangsung terus secara aman. Gangguan-gangguan kecil maupun besar tetap akan muncul. Seiring dengan meluasnya hegemoni mereka, negara-negara pasar mereka, cepat atau lambat tentu saja akan ikut menggeliat. Negara “jajahan” inipun mulai terpengaruh dan mulai ikut bermimpi ingin menjadi negara yang memiliki industri yang maju, sebagaimana negara penjajahnya. Dari titik inilah masalah akan muncul.
Jika negara-negara jajahan sudah mulai membangun industri-industri baru, sebagaimana industri yang ada di negara maju, maka akan segera muncul berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Kepentingan tersebut tidak lain adalah kepentingan pasar. Akan mulai terjadi perebutan pasar yang sama. Padahal teori ekonomi sudah terlanjur mengajarkan (teori perdagangan internasional), jika suatu negara ingin menyelamatkan industri domestiknya, maka negara tersebut harus melakukan proteksi terhadap masuknya barang dan jasa dari negara lain, yaitu dengan mengenakan tarif dan kuota (Samuelson & Nordhaus, 1999).
Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah, bagaimana caranya agar mereka tetap dapat memasuki pasar-pasar di negara-negara jajahannya tersebut? Adanya politik proteksionisme di berbagai negara di dunia ini jelas akan mengancam keberlangsungan industri mereka. Oleh karena itu, negara-negara industri maju ini harus mengembangkan strategi yang lebih jitu. Strategi yang mereka lakukan tidak lain adalah dengan menghapuskan segala bentuk proteksionisme tersebut. Dengan kata lain, mereka harus melakukan penghapusan segala bentuk hambatan tarif dan kuota yang ada berbagai negara yang akan mereka tuju.
Nah, proyek besar untuk merealisasikan gagasan itu akhirnya berhasil mereka wujudkan, yaitu dengan cara membentuk kawasan pasar perdagangan bebas dunia melalui WTO (World Trade Organization) dan GATT (General Agreement on Tariff and Trade)-nya. Selanjutnya wajah ekonomi dunia akan terlihat mulai berangsur berubah. Secara pelan namun pasti, di dunia ini sudah hampir tidak ada lagi negara-negara yang tidak bisa dimasuki oleh produk-produk industri mereka.
Apakah industri mereka akan menang dalam percaturan pasar bebas dunia? Sebuah pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Hampir tidak pernah ada ceritanya, sebuah industri besar, maju dan sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun akan dapat dikalahkan persaingannya oleh sebuah industri yang baru kemarin sore terlahir. Ibarat pertandingan tinju tanpa kelas, kelas berat lawan kelas nyamuk. Siapa yang akan memenangkannya?
(4) Kebutuhan untuk terus membesar
Dalam dunia ekonomi kapitalisme, tidak pernah dikenal kata “cukup”. Cukup berarti gagal. Yang ada dalam kamusnya hanyalah tumbuh, tumbuh dan terus tumbuh. Sementara itu di sisi lain, ancaman dari industri-industri negara jajahan tetap saja terus mengintai. Fenomena kemunculan negara-negara industri baru, dengan julukan yang cukup sangar, seperti: “macan-macan Asia”, tetap membawa kerisauan sendiri bagi negara industri maju. Cepat atau lambat, industri-industri dari negara jajahan akan menjadi tuan-tuan di negerinya sendiri.
Oleh karena itu, berbagai strategi baru harus senantiasa difikirkan. Secara hitungan ekonomi, bersaing di pasar negara lain tetap tidak efisien. Kendala jarak, waktu, masalah tansportasi, bahan baku, tenaga kerja, dsb. tetap merupakan masalah tersendiri yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan demikian harus ada solusi yang lebih jitu. Apakah itu?
Solusi yang mereka lakukan ternyata sangat luar biasa. Caranya adalah dengan membuka anak-anak perusahaan di negara jajahannya. Dengan demikian, kebesaran industri yang telah mereka miliki tidak boleh berhenti di negeri mereka sendiri. Perusahaan yang mereka miliki harus melakukan ekspansi ke negara-negara jajahannya. Dari sinilah kemudian muncul sebuah istilah yang dikenal dengan perusahaan multi nasional (Multi National Coorporations (MNC)) (Purnama, 2002). Keberadaan MNC di negara-negara “jajahan” mereka, paling tidak akan memiliki 3 keuntungan sekaligus, yaitu: terpenuhinya sumber bahan baku yang murah dan melimpah, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersajinya pasar yang luas, tanpa harus terkendala dengan persoalan jarak waktu dan transportasi (Triono, 2006).
Untuk memuluskan jalannya, mereka dapat menggunakan beberapa strategi. Paling tidak ada dua strategi yang senantiasa mereka gunakan, yaitu (Triono, 2006):
Strategi pertama adalah dengan menggunakan kedok penanaman modal asing (PMA). Dengan bentuk kerjasama pengembangan PMA ini akan mudah bagi negara-negara yang dituju untuk menerimanya, karena akan dianggap sebagai bentuk bantuan guna memajukan industri di negara yang bersangkutan. Dengan adanya PMA ini, mereka menjanjikan bahwa pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan segera meningkat dan sekaligus juga akan mengurangi jumlah pengangguran.
Strategi kedua adalah dengan mendorong perusahaan-perusahaan yang sudah ada di negara yang dituju untuk melakukan go international, dengan maksud agar menjadi perusahaan terbuka untuk dapat “dibeli” oleh siapapun termasuk dari negara manapun. Strategi ini dianggap jauh lebih mudah dan murah daripada strategi sebelumnya. Strategi kedua ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan milik negara, yang di Indonesia dikenal dengan BUMN. Untuk perusahaan milik negara ini mereka akan mendorong untuk melakukan privatisasi dan divestasi, dengan alasan agar perusahaan tersebut menjadi lebih sehat dan lebih efisien.
(5) Kebutuhan untuk selalu menang
Politik ekonomi kapitalisme adalah politik ekonomi persaingan bebas. Konsekuensi dari ekonomi persaingan bebas adalah, setiap negara bebas untuk memasarkan berbagai produknya ke semua negara yang ada di dunia ini secara bebas tanpa adanya penghalang sama sekali. Konsekuensi yang lain yang tidak boleh dilupakan adalah, negaranya juga harus membuka diri sebebas-bebasnya untuk dimasuki berbagai produk dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia ini. Itulah prisip persaingan bebas dalam ekonomi kapitalisme. Sebuah prinsip yang senantiasa mereka agung-agungkan sekaligus mereka dengung-dengungkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah mereka berani bertarung secara bebas di gelanggang ekonomi dunia ini? Sekali lagi, beranikah mereka memasuki sebuah pertarungan yang bebas dengan permainan yang sebebas-bebasnya? Kira-kira apa jawabannya?
Jawabnya tentu saja adalah: tidak! Sesungguhnya mereka adalah negara-negara yang sangat paranoid, negara penakut sekaligus pengecut. Di mulutnya saja mereka berani berkoar-koar untuk mewujudkan perdagangan bebas dunia, namun kenyataannya mereka menyimpan ketakutan yang luar biasa. Bagi negara-negara kapitalis, persaingan yang bebas tetap akan semakin mengkhawatirkan. Apalagi jika pesaing-pesaingnya semakin berpotensi untuk menjadi negara industri yang maju dan makin kuat. Oleh karena itu, mereka harus tetap memikirkan bagaimana caranya agar persaingan senantiasa mereka menangkan, walaupun tetap dengan kedok persaingan bebas dunia?
Yang mereka inginkan tentu saja adalah bagaimana caranya agar mereka tetap bisa dengan begitu leluasanya memasarkan berbagai produknya ke berbagai negara di dunia ini, tanpa ada halangan apa-apa, dan tentu saja tetap memenangkan persaingan. Namun untuk membuka pasarnya sendiri? Ya, nanti dulu-lah.
Oleh karena itu, mereka telah menetapkan berbagai strategi jitu, agar persaingan selalu mereka menangkan, mereka tidak perlu khawatir dengan pasar dalam negerinya, walaupun tetap mengatasnamakan pasar persaingan bebas dunia. Ternyata strategi yang dihasilkan sangat banyak dan berlapis-lapis. Paling tidak ada 7 lapis strategi yang mereka buat agar bisa memberikan jaminan, bahwa persaingan akan tetap mereka menangkan, baik di luar negeri maupun di luar negeri. Lapis-lapis “proteksi” tersebut adalah:
Pertama, Sertifikasi Perusahaan
Untuk menyelamatkan sekaligus memenangkan pertarungan globalnya, negara-negara adidaya ekonomi telah menyiapkan seperangkat persyaratan bagi industri-industri yang ingin memasuki pasar global, terutama untuk “memproteksi” barang maupun jasa yang akan memasuki negara-negara mereka. Mereka akan mencegatnya dengan berbagai persyaratan yang mereka buat sendiri, dengan berbagai macam sebutan. Salah satu persyaratan yang sangat populer adalah sertifikasi bagi perusahaan yang ingin disebut perusahaan “kelas internasional”. Contohnya adalah adanya sertifikat ISO 9000, ISO 14000 dsb.
Untuk dapat memperoleh sertifikat tersebut telah ditentukan persyaratan standar mutu maupun standar manajemen yang sangat berat. Prosedur untuk mendapatkannya-pun tidak dibuat sederhana. Perusahaan yang berminat harus mengajukan ke negara mereka, dengan proses yang berbelit-belit, tentu saja dengan biaya yang tidak murah. Sesuatu yang masih terlalu jauh diangan-angan bagi industri-industri dari negara-negara berkembang, yang kebanyakan kelasnya adalah industri kelas ‘tempe’.
Berbeda dengan perusahaan-perusahaan di negeri mereka sendiri. Perusahan mereka akan begitu mudahnya memasarkan produknya di negeri mereka sendiri tanpa harus bersusah payah menggunakan sertifikat tersebut. Dengan atau tanpa sertifikasi, mereka akan tetap menjadi tuan di negerinya sendiri. Sedangkan untuk dipasarkan ke negara jajahan, tentunya dengan atau tanpa sertifikat tersebut, produk mereka akan dengan leluasa dapat memasuki pasarnya, mengingat kondisi konsumen di negeri jajahan yang tidak pernah peduli lagi dengan segala bentuk sertifikat-sertifikatan atau yang semacamnya. Sudah terlanjur terbentuk suatu opini di negeri yang terjajah, yaitu: setiap produk buatan luar negeri pasti bagus dan lebih bagus dari buatan dalam negeri.
Kedua, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Dengan sangat liciknya, negara maju ternyata telah membuat ketentuan lapis kedua dengan sesuatu yang semakin tidak masuk akal, yaitu adanya hak kekayaan intelektual (HAKI). Mereka membuat ketentuan-ketentuan bagi berlakunya apa yang mereka sebut sebagai hak paten atas suatu produk atau hak intelektual atas suatu temuan ilmiah. Sebagaimana yang berlaku bagi sertifikasi di atas, ketentuan-ketentuan untuk pematenan produk-pun telah dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar menjadi “barang mewah” bagi para pengusaha-pengusaha kelas teri sebagaimana yang ada di negara-negara berkembang.
Adanya ketentuan yang telah mereka tetapkan, yang telah disertai dengan berbagai perangkat hukum yang menaungi, terutama adanya sangsi denda (perdata) maupun pidana yang sangat berat bagi pelanggarnya, akan semakin menciutkan nyali mereka yang ingin berkiprah dalam arena pasar global. Hal itu telah membuat para pengusaha maupun ilmuwan barat semakin rakus dan agresif untuk berlomba-lomba mematenkan berbagai produk maupun temuan, baik yang ditemukan sendiri maupun produk-produk khas dari negara jajahannya, akan membuat arena persaingan global semakin sempit, namun semakin leluasa untuk mereka.
Contoh yang sederhana adalah apa yang telah menimpa berbagai produk khas Indonesia. Ternyata sudah banyak produk khas Indonesia yang telah dipatenkan oleh ilmuwan atau pengusaha dari Jepang ataupun dari Amerika. Misalnya adalah produk tempe. Produk tempe ternyata sudah dipatenkan oleh mereka. Oleh karena itu, jika aturan hak paten itu benar-benar secara ketat diterapkan, maka kiamatlah bagi pengusaha tempe Indonesia. Jangankan untuk memasuki pasar ekspor global, untuk memproduksi tempe bagi pasar domestiknya-pun tidak dapat dilakukan, kecuali harus dengan seijin dan dengan membayar sejumlah royalty kepada pihak yang telah mematenkan produk tempe tersebut. Jika ijin dan royalty tidak diindahkan, maka denda yang sangat besar akan dapat menimpa pengusaha tempe Indonesia.
Ketiga, Mata Uang Kertas (Fiat Money)
Dua lapis di atas bagi mereka tetaplah belum cukup. Mereka tetap masih khawatir akan kalah dalam persaingan globalnya. Oleh karena itu, mereka masih memiliki perangkat sistem sangat lebih canggih, yang menurut hitungan akal sehat, perangkat ini tidak mungkin tertembus dan terkalahkan. Perangkat yang super canggih tersebut tidak lain adalah sistem moneter dengan basis utamanya yaitu uang kertas (fiat money).
Mengapa mata uang kertas dapat menjadi perangkat yang canggih bagi kepentingan mereka? Kita harus memahami bahwa seluruh uang kertas yang sekarang ini beredar tidak memiliki jaminan apa-apa, kecuali dengan mata uang kertas yang dianggap “kuat”, seperti Dolar AS, Euro ataupun Yen. Padahal sesungguhnya mata uang kuat inipun dicetak tanpa memiliki jaminan apa-apa. Nah, dapat dibayangkan, jika uang kertas dapat dicetak tanpa ada back upnya sama sekali. Padahal uang kuat inilah yang merupakan mata uang yang laku bagi perdagangan dunia.
Oleh karena itu, tidaklah sulit untuk dibayangkan, jika hanya dengan mata uang kertas ini mereka akan dapat mengeruk berbagai keuntungan dan akan senantiasa memenangkan pertandingan. Paling tidak ada 2 keuntungan besar yang dapat selalu mereka peroleh:
(1) , keuntugan dari seignorage. Sebagai contoh, biaya produksi untuk mencetak satu lembar uang 1 dolar AS hanya sekitar empat sen dolar AS. Dalam hitungan yang sederhana, seignorage yang diperoleh dari pencetakan uang 1 dolar AS tersebut adalah 96 sen dolar AS per lembarnya. Padahal dengan biaya yang sama mereka dapat mencetak uang 100 dolar AS (Hamidi, 2007). Berapa keuntungan yang bakal mereka peroleh? Sangat fantastik!
Selanjutnya silahkan dibayangkan, dimana letak keadilannya jika untuk membeli berbagai kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat bernilai harganya, termasuk untuk membayar kerja keras bermilyar-milyar manusia di muka bumi ini, hanya ditukar dengan lembaran-lembaran kertas yang hampir tidak memiliki nilai sama sekali? Fenomena inilah yang kemudian dianggap sebagai sumber utama dari terjadinya pemiskinan dan terjadinya berbagai tragedi kelaparan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang di dunia ini. Penyebabnya tidak lain adalah diakibat dari pengerukan kekayaan dunia oleh mata uang kertas dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, maupun negara-negara Eropa (Hifzur-Rab, 2002).
(2) , yaitu adanya sistem kurs nilai tukar mata uang yang harus mengambang bebas. Ketentuan ini tentu saja telah sesuai dengan anjuran dan ajaran ekonomi kapitalisme. Sistem kurs yang mengambang bebas akan menyebabkan nilai mata uang di dunia ini tidak ada yang stabil. Nilai mata uang yang hanya disandarkan pada mata uang asing, khususnya Dollar AS, tentu sangat rentan terhadap goncangan, baik dalam skala nasional maupun global, baik berkaitan dengan persoalan ekonomi maupun non ekonomi.
Nilai mata uang yang mudah berubah tersebut akan sangat berpengaruh terhadap segala proses transaksi perdagangan, khususnya ekspor dan impor. Jika volume ekspor suatu negara sedang bagus dan tengah mengalami peningkatan, secara cepat akan mudah anjlok bersamaan dengan merosotnya nilai mata uang Dolar AS, demikian juga sebaliknya. Jika kebutuhan industri dalam negeri sangat tergantung pada komponen impor, maka secara mendadak industri tersebut bisa langsung gulung tikar, apabila secara tiba-tiba nilai mata uangnya mengalami kemerosotan. Demikian seterusnya.
Dengan tidak stabilnya nilai mata uang, maka dalam era kompetisi global yang sangat liberal ini, bukan tidak mungkin “permainan” nilai kurs mata uang dapat digunakan sebagai senjata yang kasad mata untuk menhancurkan industri-industri lawan yang dianggap akan menjadi pesaing yang membahayakan. Terlebih lagi bagi nilai mata uang yang sangat lemah seperti rupiah, tentu akan sangat rentan terhadap goncangan dibanding mata uang lainnya di dunia ini.
Keempat, Utang Luar Negeri (ULN)
Walaupun sepintas ULN nampak menolong, sesungguhnya sangat mematikan (Perkins, 2005). Sebab, skema ULN yang mereka berikan telah ditopang oleh sistem moneter dunia yang dapat dikendalikan oleh IMF. Selain ULN mengandung bunga (baca: riba), rapuhnya sistem moneter dunia (yang sengaja mereka ciptakan) akan memungkinkan ULN tersebut besarnya menjadi berlipat oleh guncangan kurs mata uang yang setiap saat dapat mereka lakukan. Jika utang sudah berlipat-lipat, maka negara tersebut selamanya akan menjadi miskin. Negara yang miskin, bagi mereka bukanlah calon pesaing yang menakutkan.
Sebagi contoh adalah besarnya beban ULN Indonesia yang sudah mencapai 150 miliar US Dollar atau setara 1.350 Triliun rupiah (asumsi kurs 9.000 rupiah per US Dollar) akan senantiasa membebani APBN Indonesia. Padahal kewajiban untuk membayar cicilan ULN tersebut akan kembali kepada rakyat Indonesia sendiri. Untuk dapat menutup cicilan hutang ditambah bunganya, pemasukan yang senantiasa menjadi andalan APBN adalah dari sektor pajak. Jika industri-industri yang ada di negeri ini terbebani pajak yang tinggi, maka akan menimbulkan ekonomi beaya tinggi (high cost economic). Keadaan itu akan berpengaruh terhadap kemampuan industri dalam negeri untuk berkompetisi dalam kancah ekonomi pasar bebas, yang menuntut efifisiensi dan efektifitas tinggi untuk dapat memenangkannya.
Kelima, Ketiadaan Proses Alih Teknologi
Sebagaimana telah disinggung di atas, walaupun nampaknya mereka bermurah hati untuk memberikan PMA di negara-negara “jajahan”nya, sesungguhnya mereka tidak akan pernah melakukan proses alih teknologi. Teknologi inti tetap mereka “sembunyikan”, sedangkan teknologi yang mereka transfer sesungguhnya hanyalah teknologi “kulit” saja atau teknologi yang sudah dianggap kadaluwarsa. Dengan demikian, walaupun di negara-negara “jajahan” sudah banyak berdiri industri besar, sesungguhnya negara tersebut bukan produsen teknologi, akan tetapi tetap konsumen teknologi.
Keenam, Embargo Ekonomi
Strategi ini diperlukan untuk memberi pelajaran bagi negara-negara “jajahan” yang agak “bandel”. Negara yang bandel menurut pandangan mereka adalah negara yang tidak mau menerima skema ULN yang mereka tawarkan. Jika negara tersebut tidak mau menerima ULN dikhawatirkan ekonominya akan membaik dan akan berpotensi menjadi negara industri kuat (Perkins, 2005).
Oleh karena itu, dengan menggunakan seribu satu macam alasan (biasanya dikaitkan dengan isu politik), mereka dapat saja memberikan “hukuman” berupa embargo ekonomi, agar negara tersebut mau kembali untuk tunduk kepada skenario mereka, sehingga akan menjadi negara penghutang yang makin miskin dan melarat.
Ketujuh, Kekuatan Militer
Strategi ini adalah strategi pamungkas. Strategi ini memang dikhususkan bagi negara-negara yang dianggap “super bandel” menurut pandangan mereka. Super bandel berarti negara tersebut sudah terang-terangan menolak untuk tunduk pada skenario mereka, bahkan berani menentangnya. Terhadap negara seperti ini mereka tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatan militernya, sebagimana yang terjadi pada Afghanistan dan Iraq, serta calon korban berikutnya seperti Iran dan Suriah (Perkins, 2005).
5. PENUTUP
Demikianlah akhir dari kisah hegemoni yang telah berlangsung di muka bumi ini. Apa yang dahulu disebut sistem ekonomi yang berkeadilan, yang dikenal paling ilmiah, ternyata hanya identik dengan sebuah hukum yang hanya dikenal di dunia binatang, yaitu “hukum rimba”. Mekanisme pasar bebas yang mereka tawarkan kepada dunia sesungguhnya hanya mengembalikan sifat manusia kepada naluri terendahnya, yaitu naluri binatang. Hukum rimba di dalam dunia binatang hanya mengenal satu aturan, yaitu siapa yang kuat, itulah yang menang.
Itulah sesungguhnya yang terjadi pada saat ini. Sistem ekonomi kapitalisme yang diagung-agungkan sebagai sistem ekonomi yang paling berhasil membawa peradaban ummat manusia kepada tahap yang paling tinggi, sesungguhnya hanya dinikmati oleh segelintir negara-negara “penjajah” yang tidak memiliki pekerjaan lain, kecuali menindas dan menindas negara jajahannya. Watak itu, dari jaman kolonialisme sampai abad 21 yang modern ini tetap tidak mengalami perubahan. Kalaupun ada perubahan, mungkin hanya pada satu bentuk, yaitu penjajahan yang sekarang berlangsung jauh lebih canggih dibanding dengan yang dahulu, sehingga bangsa yang dijajah benar-benar tidak merasa bahwa dirinya sedang dijajah. Hanya itu, dan tidak lebih dari itu.[ ]
DAFTAR RUJUKAN
Altwajri, Ahmed O., 1997. Islam, Barat dan Kebebasan Akademis. Titian Ilahi Press. Jogjakarta.
An-Nabhani, Taqyuddin, 1953a, Nizamul-Islam, Daarul Ummah, Beirut, Libanon, Cet. V.
An-Nabhani, Taqyuddin, 1953b, At-Takatul-Hizby, Hizbut-Tahrir, Beirut, Libanon, Cet. III.
Boediono, 1999, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, BPFE, Yogyakarta.
Deliarnov, 1997, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Rajawali Press, Jakarta.
Hamidi, Luthfi. 2007. Gold Dinar – Sistem Moneter Global yang Stabil dan Bekeadilan. Senayan Abadi Publishing. Jakarta.
Hizbur-Rab. 2002. Problems Created by the Fiat Money, Islamic Dinar and Other Available Alternatives. Dalam: Proceedings 2002 International Conference on Stable and Just Global Monetary System – Viability of The Islamic Dinar. International Islamic University Malaysia. Kuala Lumpur. Malaysia.
Papp, S. Daniel, 1988. Contemporary International Relations – Frameworks fo Understanding. Macmillan Publishing Company, New York. Coller Macmillan Publishing, London.
Perkins, John. 2005. Confessions of an Economic Hit Man. Ed. Bahasa Indonesia. Alih Bahasa: Herman Tirtaatmaja & Dwi Karyani. Abdi Tandur. Jakarta.
Purnama, Hidayat. 2002. Pendatang tanpa izin Indonesia di Malaysia: Suatu eksploitasi tenaga pekerja di Asia Tenggara. http://arts.anu.edu.au
Robert, Geoffrey & Jill Lovecy, 1984. West European Politics Today. Manchester Univesity Press, New Hampshire, USA.
Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., 1999, Makroekonomi, Alih Bahasa: Haris Munandar dkk., Erlangga, Jakarta.
Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Modern – Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru. Rajawali Press. Jakarta.
Thurow, Lester, 1996, The Future of Capitalism, Nicholas Brearley Publishing, London.
Triono, Dwi Condro. Penjajahan Bidang Ekonomi. Media Politik dan Dakwah Al Wai’e No. 68 Tahun VI April 2006.
= = =
*Penulis adalah Dosen Tetap STEI Hamfara Yogyakarta; Kandidat Doktor Ekonomi pada Universitas Kebangsaan Malaysia, dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia.
SUMBER : http://fossei.org/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=34
Beberapa waktu yang lalu, masyarakat dikejutkan dengan fatwa baru MUI hasil ijtima ulama di Padang Panjang awal tahun 2009, yaitu 2 fatwa yang muncul ke permukaan, yaitu fatwa haramnya rokok (dengan beberapa catatan) dan fatwa haramnya golput (golongan putih) atau golongan yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika proses pemilihan umum. Dikutip dari naskahnya, fatwa itu berbunyi sebagai berikut:
erselingkuhan Binal Partai-Partai Islam Memenuhi Hasrat Kekuasaan, (Yogyakarta : antonyLib).
